Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Goes to Campus mengunjungi Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam acara Diskusi Kebangsaan tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang diadakan di Aula Kampus Jalan Kapt. Mukhtar Basri, Rabu (7/9).
Turut hadir dalam acara ini Rektor UMSU Dr Agussani, MAP, Wakil Rektor II Akrim, MPd, Sekretaris Rektor Gunawan, M.TH, pimpinan fakultas, mahasiwa, pembicara dari UMSU Dr Abdul Hakim Siagian, Arifin Saleh, M.SP dan Dr Prawidya Hariani, M.Si, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR H Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., MM, Anggota Dr Jumirat Girsang, SH.,MH dan Anggota Badang Pengkajian MPR Prof Dr Darmayanti Lubis.
Menurut Rektor, terkait dengan wacana menghidupkan kembali GBHN, UMSU melalui Lembaga Konstitusi sebelumnya telah menyiapkan draf amandemen UUD 1945 dan telah diberikan langsung kepada Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Rektor menilai untuk menghadirkan kembali GBHN merupakan keniscayaan dalam konteks bangsa saat ini agar pembangunan antara pusat dan daerah terintegrasi. Karena selama ini terkesan pelaksanaan program pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah berjalan sendiri-sendiri. Seharusnya ada semacam aturan yang mengikat agar program yang telah disusun itu juga dijalankan di daerah-daerah. Dalam pelaksanaan program pembangunan juga dibutuhkan political will sehingga apa yang sudah direncanakan benar-benar dilaksanakan.
Begitu pentingnya wacana dialog tentang GBHN itu, lanjut rektor, maka UMSU menyiapkan tiga pemikir untuk memberikan masukan pada diskusi bertajuk “MPR Goes to Campus”.
Rektor Dr Agussani, MAP mengapresiasi kepercayaan yang diberikan MPR RI kepada UMSU untuk ikut berperan memberikan kontribusi pemikrian dalam persoalan-persoalan kebangsaan. “Ini adalah momen penting untuk memberikan kontribusi dan pemikiran untuk bangsa ini. Sebagai salah satu universitas di bawah persyarikatan Muhammadiyah, UMSU berada pada urutan ke-7 dari 169 PTM se-Indonesia selalu aktif ikut dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam menjawab persoalan bangsa,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR Rambe Kamarul Zaman, M.Sc mengatakan UMSU memiliki aktivitas akademik dan kemahasiswaan yang luar biasa sehingga MPR menunjuk UMSU menjadi salah satu tempat sosialisasi reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagai orang Sumatera Utara, Rambe Kamarul Zaman mengapresiasi peran UMSU yang ikut memberikan sumbangan pemikiran dalam persoalan kebangsaan. Politisi Partai Golkar dari Dapil Sumut II juga mengaku bangga UMSU berada pada urutan ke-7 dari 169 PTM Se-Indonesia.
Rambe Kamarul Zaman mengatakan, MPR Goes to Campus diadakan untuk mengumpulkan pandangan dari kaum akademis tentang mereformulasi sistem pembangunan nasional yang terintegrasi. Dulu ada GBHN, sekarang tidak ada GBHN. “Nah, mari kita perdebatkan di kampus untuk mencari masukan karena negara yang besar ini harus ada GBHN dalam rangka melaksanakan pembangunan. Maka pedomannya harus ada. Hal itu sudah hampir sepakat dari seluruh kampus dan para ahli,” ujarnya.
Rambe Kamarul Zaman mengatakan pembangunan nasional harus terintegrasi dan seimbang antara pemerintah pusat dan daerah. Kita tidak inginkan pembangunan yang hanya menyehatkan jasmani tetapi jiwanya sakit. Begitu juga perut kenyang tapi suasana gelap karena lampu tidak ada. Untuk itu perlu GBHN. Untuk itu diperlukan arah pembangunan yang tidak lagi berbeda-beda dari pemimpin di pemerintah pusat sampai ke bawah. Dengan wacana seperti itu, maka sekarang yang diperdebatkan bagaimana bentuk hukumnya, apakah tetap menggunakan TAP MPR. Sebelum kita mengubah UUD 1945, MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Apa yang diputus MPR tidak ada lembaga yang dapat mengubahnya . Oleh karena UUD 1945 sudah diamandemen, maka arah pembangunan dilakukan melalui undang-undang. Perdebatan mengenai produk hukum jika menghidupkan GBHN itulah yang terus kita perdebatkan dalam program MPR Go to Campus sampai Desember mendatang,” ujarnya.
